Berkuasa dan Harus memimpin

Berkuasa dan Harus memimpin

Oleh Abdurrahman Wahid

Ketua Umum PIB Syahrir membuat tulisan menarik dalam

sebuah media. Dalam kesimpulan penulis, dalam karya­

nya itu, Syahrir menyebutkan ada orang berkuasa tetapi

tidak memimpin. Dengan tepat, Syahrir menunjukkan pada kita

sebagai bangsa yang sedang porak­poranda, karena tidak adanya

kepemimpinan. Buktinya, krisis multi­dimensi yang sedang kita

hadapi dewasa ini, sama sekali tidak mendapatkan pemecahan

–kalau tidak dikatakan justru diperparah oleh ulah para pemim­

pin kita sendiri—. Ada pejabat yang menganggap TKI (Tenaga

Kerja Indonesia) di Malaysia sebagai persoalan pemerintah dae­

rah, padahal seluruh peraturan yang menyangkut diri mereka

dibuat oleh pemerintah pusat. Demikian juga pejabat lain yang

tidak mau meninggalkan jabatan, walaupun telah diputuskan

oleh Pengadilan Negeri di Jakarta sebagai pihak yang bersalah.

Alasannya, karena menunggu putusan Pengadilan Tinggi. Bukan­

kah ini berarti sebuah pengakuan, bahwa sistem pengadilan kita

bekerja di bawah pengaruh mafia peradilan? Alangkah tragisnya

keadaan kita saat ini?

Dengan tepat pula, Syahrir menunjuk kepada pemerin­

tahan kita yang memiliki sejumlah orang berkuasa, namun tidak

sanggup memimpin. Bahkan, aparat penegak hukum kita cende­

rung melanggar konstitusi. Pertanyaan Klinik Hukum Merdeka,

adakah DPR/MPR kita dewasa ini legal atau tidak, mengingat

baru 60% suara hasil pemilihan umum (Pemilu) tahun 1999

yang lalu dihitung, namun pemerintah telah mengumumkan Su­

rat Keputusan (SK) Presiden, mengenai komposisi DPR/MPR

—tidak dijawab hingga saat ini oleh Mahkamah Agung (MA). Be­

gitu juga, pertanyaan penulis kepada MA, apakah Maklumat Ke­

adaan Bahaya yang dikeluarkan penulis sebagai Presiden tanggal

21­23 Juli 2001 merupakan tindakan legal atau illegal berdasar­

kan konstitusi, juga tidak mendapatkan jawaban.

Ditambah lagi, bahwa showroom mobil termahal (mewah)

di dunia saat ini berada di halaman gedung DPR, yang dipenuhi

oleh mobil para anggotanya, bahkan tanpa mengindahkan ba­

tas besarnya kubik silinder (cc) yang dimiliki kendaraan terse­

but. Keluhan birokrasi pemerintahan dan kejengkelan rakyat

sama sekali tidak diperhatikan. DPR tidak lagi memperhatikan

kepentingan rakyat, melainkan hanya sibuk dengan urusan mere­

ka sendiri tampak jelas di mata kita. Dengan kata lain, para ang­

gota DPR/MPR kita tengah menikmati kekuasaan yang mereka

peroleh tanpa memperhatikan sah atau tidaknya kekuasaan me­

reka itu. Dengan demikian, pengamatan Syahrir itu juga berlaku

bagi para anggota DPR/MPR kita dewasa ini.

Masalahnya adalah persoalan klasik yang harus kita hadapi

sekarang ini. Kepercayaaan (trust) masyarakat kepada sistem

pemerintahan kita dewasa ini menjadi sesuatu yang sangat mem­

prihatinkan. KKN, terutama dalam bentuk korupsi, kini tampak

nyata sudah tak terkendali lagi. Benarlah kata alm. Mahbub Junai­

di: bahwa nanti kita harus membayar pajak karena mengantuk,

seolah­olah sebuah kenyataan yang hidup. Runtuhnya kekuasaan

Wangsa Syailendra (pembangun candi Borobudur) dan kerajaan

Majapahit (untuk membiayai perang dan perluasan kawasan)

—misalnya, akhirnya runtuh karena keduanya hanya sekadar

berkuasa tetapi tidak memimpin. Kekuasaan wangsa Syailendra

dianggap tidak ada oleh kaum Hindu­Budha yang membangun

candi Prambanan yang di kemudian hari hijrah ke Kediri di

bawah Darmawangsa dan mengingkari kekuasaan wangsa terse­

but. Kekuasaan Majapahit, yang semula memeluk agama Hindu­

Budha/Bhairawa, akhirnya juga hilang tanpa dapat ditolong lagi

karena ketidakmampuan mempertahankan keadaan di hadapan

tantangan kaum muslimin, terutama di bawah pimpinan Sayyid

Jamaluddin Husaini dalam abad ke­15 Masehi.

Dengan mengacu kepada ketidakmampuan pemerintah

yang ada untuk memelihara kepercayaan (trust) rakyat tersebut,

jelas bagi kita adanya kewajiban besar untuk berpegang kepada

amanat tersebut. Kepentingan rakyat, yang dirumuskan dengan

sangat baik oleh para pendiri negeri ini, melalui pembukaan UUD

1945, yaitu dengan rumusan ”masyarakat adil dan makmur”, jelas

menunjuk pada keharusan mencapai kesejahteraan bangsa. Per­

nah diperdebatkan, apakah peningkatan PNB (Produk National

Bruto), dapat dinilai sebagai upaya mencapai keadaan tersebut?

Sekarang jangankan berusaha ke arah itu, berdebat mengenai

apa yang dimaksud dengan kesejahteraan, keadilan dan kemak­

muran pun sudah tidak lagi kita lakukan.

Kehidupan kita yang kering­kerontang ini sekarang hanya

dipenuhi oleh kegiatan untuk mempertahankan kekuasaan, bu­

kannya untuk mencapai kepemimpinan yang diharapkan. Kekua­

saan disamakan dengan kepemimpinan, dan kekuasaan tidak

lagi mengindahkan aspek moral/etika­nya dalam kehidupan kita

sebagai bangsa. Pantaslah jika kita sekarang seolah­olah tidak

memiliki kepemimpinan, karena kita sudah kehilangan aspek

moral dan etika tersebut. Kepemimpinan kita saat ini, sebagai

bangsa, hanya dipenuhi oleh basa­basi (etiket) yang tidak mem­

berikan jaminan apa­apa kepada kita sebagai bangsa.

Agama Islam, yang dipeluk oleh mayoritas bangsa kita,

memiliki sebuah adagium yang sangat penting: ”Kebijakan dan

tindakan seorang pemimpin atas rakyat yang dipimpin, haruslah

terkait langsung dengan kesejahteraan mereka”  (Tasharruf al-

imâm ‘alâ ar-ra’iyyah manûtun bi al-maslahah) jelas menun­

juk  kewajiban sang pemimpin kepada rakyat yang dipimpinnya.

Benarkah kita saat ini memperjuangkan kesejahteraan dengan

sungguh­sungguh, kalau dilihat kelalaian para penguasa kita

dewasa ini? Tentu saja pertanyaan ini tidak akan ada yang men­

jawab sekarang, karena dalam kenyataan hal ini tidak dipikirkan

secara sungguh­sungguh oleh para penguasa kita. Tidak ada

usaha untuk mengkaji kembali sistem pemerintahan kita, mini­

mal mengenai orientasinya, hingga tidak heranlah jika langkah

bangsa ini sedang terseok­seok.

Umar bin Khattab pernah mengeluarkan sebuah statemen

populer: “Tiada Islam tanpa kelompok, tiada kelompok tanpa

kepemimpinan, dan tiada kepemimpinan tanpa ketundukan

(La islama illa bi jama’ah wala jama’ata illa bi imarah wala

imarata illa bi tha’ah),” jelas sekali menunjuk pada pentingnya

arti kepemimpinan dan sang pemimpin. Dengan demikian, kepe­mimpinan mempunyai arti yang sangat besar bagi sebuah bangsa.

Ketika para pemimpin kita bertikai mengenai kapan waktu yang

tepat bagi proklamasi kemerdekaan, ada yang merasakan sudah

waktunya hal itu dilaksanakan, dan ada pula yang merasa be­

lum waktunya, tetapi semuanya mengetahui bahwa proklamasi

harus dilakukan, hanya soal waktu saja yang dipersengketakan.

Ketika para pemuda menculik Soekarno ke Rengasdengklok, hal

itu menunjukkan bahwa mereka memiliki jiwa kepemimpinan

yang diperlukan, sedangkan Soekarno tidak mempersoalkan ke­

harusan proklamasi itu sendiri. Ia hanya mempersoalkan bila

proklamasi itu harus dilakukan. Dan akhirnya, semua sepakat,

bahwa hal itu harus dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Bahwa krisis multidimensi yang kita hadapi sekarang ini,

memerlukan jawaban serba­bagai dari para penguasa pemerin­

tahan kita; dari menciptakan sistem politik baru yang mengacu

kepada etika dan moral, melalui kedaulatan hukum dan per­

lakuan yang sama bagi semua warga negara di depan undang­

undang, hingga pengembangan orientasi ekonomi yang tepat.

Pengamatan Syahrir bahwa kita tidak memiliki pemimpin, me­

lainkan hanya seorang penguasa belaka, tentu didasarkan pada

sebuah kenyataan, bahwa seorang pemimpin harus memiliki ke­

beranian moral, kemauan politik (political will) dan kejujuran un­

tuk mengutamakan kepentingan rakyat, bukannya kepentingan

sendiri ataupun kelompok. Karena kepemimpinan formal yang

seperti itu belum ada, pantaslah bila ada anggapan, kita tidak

memiliki pimpinan saat ini, melainkan hanya penguasa saja.

Tulisan ini disaduri dari buku Yang berjudul: “Islamku, Islam Anda, Islam Kita.”

karya KH.Abdurrahman Wahid.

Bab 5. Halaman: 231-234