1,5 Juta Peziarah Datangi Makam Gus Dur

1,5 Juta Peziarah Datangi Makam Gus Dur

 

 

 

 

Jombang, NU Online
Pengasuh Pesantren Tebuireng Jombang KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah mengatakan, sebanyak 1,5 juta peziarah atau wisatawan datang ke Makam KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) setiap tahunnya.
"Ada sekitar 3 ribu hingga 5 setiap harinya masyarakat yang melakukan ziarah. Jumlah itu akan semakin banyak ketika musim liburan. Jika dihitung sekitar 1,5 juta peziarah datang setiap tahunnya," ujar Gus Sholah di hadapan Gubernur Soekarwo, Bupati Jombang Nyono Suharli dan Tiga Menteri yang nampak ikut hadir dalam peringatan Haul meninggalnya Gus Dur, Senin (5/1) malam.

Karenanya pemerintah diharapkan ikut membantu menyelesakan pembangunan lahan parkir dan Museum Nusantara sebagai pelayanan kepada peziarah.

Adik kandung Gus dur ini mengungkapkan, untuk melengkapi kawasan wisata religi makam Gus Dur ini. Pesantren tebuireng telah membebaskan  lahan seluas 5 hektar untuk lahan parkir dan Museum Nusantara.

"Di belakang sudah ada tanah seluas 5 hektar yang telah dibebaskan, yang akan digunakan untuk lahan parkir para peziarah. Dan kini proses penyelesaian pembangunan telah berjalan," ujar adik kandung Gus Dur ini

Di samping lahan parkir, pesantren yang didirikan KH Hasyim Asyari ini juga sedang menyelesaikan pembangunan Museum Nusantara untuk melengkapi kawasan wisata religi Gus Dur. Dalam Museum itu dikatakan Gus Sholah, nantinya akan banyak memamerkan perjuangan ulama baik dalam mensyiarkan agama islam dan juga perjuangan santri dan kyai ikut serta berperan merebut kemerdakaan bangsa Indonesia.

“Betapa begitu banyak santri dan kyai yang ikut berjuang memujudkan kemerdakaan. Tidak seperti yang diperjuangkan kelompok Mujahidin sekarang ini," ungkapnya seraya meminta menyampaikan perkembangan pembangunan Musium kepada Presiden.

Gus Sholah berharap pemerintah ikut membantu agar pembangunannya bisa cepat selesai sebelum bulan Agustus mendatang. "Apalagi, Muktamar NU akan digelar di Jombang. Semoga bisa selesai dan bisa digunakan Muktamar,"tandasnya.

Hadir dalam peringatan Haul ke-5 Gus Dur, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, Menteri Sosial, Khofifah Indarparansah, Menko Maritim Indroyono Soesilo dan Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin, bupati Jombang Nyono Suharli W dan budayawan Zawawi Imron dan juga putri ke dua Gus Dur, Inayah Wahid.

Selain tiga Menteri dan Gubernur Jatim, ribuan warga juga membanjiri Haul mantan presiden RI ke 4 itu. Mereka nampak memenuhi halaman pesantren. Bahkan Jalan Raya depan pesantren Tebuireng nampak dipadati pengunjung, sehingga terpaksa ditutup, mereka rela duduk di atas aspal untuk mendengarkan pidato dan ceramah dari budayawan Zawawi Imron. (Muslim Abdurrahman/Anam)

http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,56827-lang,id-c,nasional-t,1+5+Juta+Peziarah+Datangi+Makam+Gus+Dur-.phpx
Selasa, 06/01/2015 09:36

Pribumisasi, Bukan Arabisasi

Pribumisasi, Bukan Arabisasi

Oleh Abdurrahman Wahid

Dalam soal Islam dan kaitannya dengan masalah sosial

budaya, menarik kiranya untuk dikemukakan kritik Gus Dur

terhadap gejala yang ia sebut sebagai “Arabisasi”. Kecenderung­

an semacam itu nampak, misalnya, dengan penamaan terhadap

aktivitas keagamaan dengan menggunakan bahasa Arab. Itu ter­

lihat misalnya dengan kebanggaan orang untuk menggunakan

kata­kata atau kalimat bahasa Arab untuk sesuatu yang sebenar­

nya sudah lazim dikenal. Gus Dur menunjuk penyebutan Fakul­

tas Keputrian dengan sebutan  kulliyatul bannat di UIN. Juga

ketidakpuasan orang awam jika tidak menggunakan kata “ahad”

untuk menggantikan kata “minggu”, dan sebagainya. Seolah­

olah kalau tidak menggunakan kata­kata berbahasa Arab terse­

but, akan menjadi “tidak Islami” atau ke­Islaman seseorang akan

berkurang karenanya. Formalisasi seperti ini, menurut Gus Dur,

merupakan akibat dari rasa kurang percaya diri ketika mengha­

dapi “kemajuan Barat” yang sekuler. Maka jalan satu­satunya

adalah dengan mensubordinasikan diri ke dalam konstruk Ara­

bisasi yang diyakini sebagai langkah ke arah Islamisasi. Padahal

Arabisasi bukanlah Islamisasi.

Sebenarnya kritik Gus Dur terhadap “Arabisasi” itu sudah

diungkapkan pada tahun 1980­an, yakni ketika ia mengungkap­

kan gagasannya tentang “pribumisasi Islam”. Ia meminta agar

wahyu Tuhan dipahami dengan mempertimbangkan faktor–fak­

tor kontekstual, termasuk kesadaran hukum dan rasa keadilan­g xxx h

Islamku Islam anda Islam kIta

nya. Sehubungan dengan hal ini, ia melansir apa yang disebutnya

dengan “pribumisasi Islam” sebagai upaya melakukan “rekonsi­

liasi” Islam dengan kekuatan–kekuatan budaya setempat, agar

budaya lokal itu tidak hilang. Di sini pribumisasi dilihat sebagai

kebutuhan, bukannya sebagai upaya menghindari polarisasi an­

tara agama dengan budaya setempat. Pribumisasi juga bukan

sebuah upaya mensubordinasikan Islam dengan budaya lokal,

karena dalam pribumisasi Islam harus tetap pada sifat Islam­

nya. Pribumisasi Islam juga bukan semacam “jawanisasi” atau

sinkretisme, sebab pribumisasi Islam hanya mempertimbangkan

kebutuhan­kebutuhan lokal di dalam merumuskan hukum­hu­

kum agama, tanpa merubah hukum itu sendiri. Juga bukannya

meninggalkan norma demi budaya, tetapi agar norma­norma itu

menampung kebutuhan–kebutuhan dari budaya dengan mem­

pergunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman

nash, dengan tetap memberikan peranan kepada ushul fiqh dan

qâidah fiqh. Sedangkan sinkretisme adalah usaha memadukan

teologi atau sistem kepercayaan lama, tentang sekian banyak hal

yang diyakini sebagai kekuatan gaib berikut dimensi eskatologis­

nya dengan Islam, yang lalu membentuk panteisme.15

Disaduri dari buku Islamku, Islam Anda, Islam Kita Karya KH. Abdurahman Wahid

NU, Nasionalisme dan Politik

NU, Nasionalisme dan Politik

Oleh Abdurrahman Wahid
Kenyataan politik di bawah kolonialisme Belanda menyadarkan aktivis gerakan Islam dan gerakan nasionalis sebelum masa kemerdekaan. Dari kesadaran itulah lahir berbagai gerakan Islam, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Walaupun ‘berbaju’ gerakan kultural, tapi lingkup pembahasan di kalangan mereka bersifat politis. Tidak heranlah jika para tokoh mereka juga berwajah nasionalis.

Dalam lingkungan gerakan-gerakan Islam di luar Indonesia muncul orang-orang seperti Jamaluddin al-Afghani, yang menyuarakan pentingnya arti kemerdekaan bagi kaum muslimin sendiri. Demikian juga halnya dengan berbagai gerakan Islam di negeri kita waktu itu. Apa lagi ketika H.O.S. Tjokroaminoto di Surabaya mengambil menantu Soekarno di tahun dua puluhan. Soekarno yang waktu itu sudah “terbakar” melihat nasib bangsa-bangsa terjajah, mulai mencari bentuk perjuangan politik untuk kemerdekaan bangsanya.

Memang, dalam waktu sepuluh-dua puluh tahun baru tampak hasilnya, tetapi bagaimanapun juga kiprah para pemuda itu menunjukkan arah yang jelas: menolak penjajahan dan menuntut kemerdekaan Kongres Pemuda 1928 nyata-nyata menunjukkan hal itu. Ini sekaligus merupakan pantulan hasrat kemerdekaan dari berbagai orang muda yang berasal dari berbagai daerah. Mereka mecita-citakanapa yang dikemudian dikenal sebagai Republik Indonesia. Mereka kemudian memimpin pembentukan apa yang kemudian hari dikenal dengan nama Bangsa Indonesia.

Dua raksasa di lingkungan gerakan-gerakan Islam yaitu Muhammadiyah dan NU memimpin kesadaran berbangsa melalui jaringan pendidikan yang mereka buat. Walaupun Muhamadiyah merintis pendidikan yang ‘lebih banyak’ mengacu kepada hal-hal duniawi, seperti penguasaan pengetahuan umum, dan NU mengacu kepada pengetahuan agama, namun keduanya sangat dipengaruhi oleh apa yang berkembang di lingkungan gerakan nasionalis. Nasionalisme dalam arti menolak penjajahan, berarti juga pencarian jati diri sejarah masa lampau negeri sendiri.

Para pemuda mendapati bahwa sejarah masa lampau kawasan ini juga menyajikan hal-hal lain di luar ideologi nasionalisme, seperti pluralitas budaya dan rasa toleransi yang tinggi antara berbagai budaya daerah. Pada waktu bersamaan, di negeri lain muncul juga orang-orang seperti Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru dan Sun Yat Sen.

Sejak semula lahir juga di kalangan gerakan-gerakan Islam, mereka yang tidak memperdulikan nasionalisme. Mereka hanya mengutamakan perhatian kepada masalah-masalah keislaman belaka. Mereka melihat kepada hal-hal yang penting menyangkut kehidupan kaum muslimin belaka. Cukup lama terjadi ‘pemisahan’ antara kedua pihak. Dan kedua-duanya mengambil sikap tidak memperdulikan keadaan satu sama lain. Pembelaan Bung Karno di muka Pengadilan Negeri Bandung di tahun 1931, berjudul “Indonesia menggugat” seperti hanya di baca kalangan nasionalis saja, dan tidak oleh kalangan Islam.

Dalam keadaan seperti itu, rakyat kehilangan contoh-contoh mereka yang memberikan apresiasi terhadap perjuangan yang dilakukan. Jadilah “perjuangan Islam” seolah-olah terpisah dari gerakan nasionalisme.

Hanya hubungan kekeluargaan antara H.O.S Tjokroaminoto dan KH. M. Hasjim As’yari dari Tebu Ireng, Jombang saja, yang membuat persamaan itu hampir terlihat. KH. M. Hasjim As’yari memang menyadari bahwa secara kultural, gerakan Islam dan nasionalis berbeda satu dari yang lain, tetapi dari sudut ideologi berupa kebutuhan akan kemerdekaan, kita adalah satu bangsa. Di saat-saat menentukan seperti itu, apa yang dipikirkannya itu lalu disebarkan kepada sanak keluarga terdekat, dan kemudian kepada organisasi yang dipimpinnya: NU.

Tentu saja hal ini tidak berlangsung secara mulus. Bagaimanapun juga, sikap seperti itu masih menjadi pandangan minoritas. Tampak nyata ketika pandangan integratif yang menyatukan agama dan cita-cita kemerdekaan itu dibawa ke dalam lingkungan NU. Namun, di kalangan generasi muda NU, pemikiran seperti itu sudah mulai dapat diterima dengan baik.

Dalam tahun-tahun menjelang Perang Dunia II KH. Mahfudz Sidiq umpamanya, mengemukakan prinsip perjuangan "khaira ummah” (umat yang baik), yang diambilkan dari ayat Al-Qur’an: “Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan antara sesama manusia, karena kalian memerintahkan yang baik dan menolak yang tidak baik (kuntum khaira ummah ukhrijat lin nās ta’mūrūna bil-ma`rūf wa tanhauna `anil-munkar). Pendapat ini dikemukakan, ketika ia dalam usia muda menjadi Ketua NU di tahun menjelang Perang Dunia II. Istilah itu ia gunakan untuk menunjukkan pentingnya memperkuat posisi ekonomi-finansial warga NU sendiri sebagai anggota gerakan Islam. Atau dapat dikatakan prinsip tersebut guna mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), yang akhir-akhir ini menjadi lebih penting lagi. Jelas dari gambaran itu, bahwa kalangan muda lebih memahami konteks kebangsaan. Cukup menarik bukan.


Sumber belum terlacak, Jakarta, 18 Maret 2007

http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,6-id,54394-lang,id-c,taushiyah-t,NU++Nasionalisme+dan+Politik-.phpx

NU, Nasionalisme dan Politik

NU, Nasionalisme dan Politik

Oleh Abdurrahman Wahid

Kenyataan politik di bawah kolonialisme Belanda menyadarkan aktivis gerakan Islam dan gerakan nasionalis sebelum masa kemerdekaan. Dari kesadaran itulah lahir berbagai gerakan Islam, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Walaupun ‘berbaju’ gerakan kultural, tapi lingkup pembahasan di kalangan mereka bersifat politis. Tidak heranlah jika para tokoh mereka juga berwajah nasionalis.

Dalam lingkungan gerakan-gerakan Islam di luar Indonesia muncul orang-orang seperti Jamaluddin al-Afghani, yang menyuarakan pentingnya arti kemerdekaan bagi kaum muslimin sendiri. Demikian juga halnya dengan berbagai gerakan Islam di negeri kita waktu itu. Apa lagi ketika H.O.S. Tjokroaminoto di Surabaya mengambil menantu Soekarno di tahun dua puluhan. Soekarno yang waktu itu sudah “terbakar” melihat nasib bangsa-bangsa terjajah, mulai mencari bentuk perjuangan politik untuk kemerdekaan bangsanya.

Memang, dalam waktu sepuluh-dua puluh tahun baru tampak hasilnya, tetapi bagaimanapun juga kiprah para pemuda itu menunjukkan arah yang jelas: menolak penjajahan dan menuntut kemerdekaan Kongres Pemuda 1928 nyata-nyata menunjukkan hal itu. Ini sekaligus merupakan pantulan hasrat kemerdekaan dari berbagai orang muda yang berasal dari berbagai daerah. Mereka mecita-citakanapa yang dikemudian dikenal sebagai Republik Indonesia. Mereka kemudian memimpin pembentukan apa yang kemudian hari dikenal dengan nama Bangsa Indonesia.

Dua raksasa di lingkungan gerakan-gerakan Islam yaitu Muhammadiyah dan NU memimpin kesadaran berbangsa melalui jaringan pendidikan yang mereka buat. Walaupun Muhamadiyah merintis pendidikan yang ‘lebih banyak’ mengacu kepada hal-hal duniawi, seperti penguasaan pengetahuan umum, dan NU mengacu kepada pengetahuan agama, namun keduanya sangat dipengaruhi oleh apa yang berkembang di lingkungan gerakan nasionalis. Nasionalisme dalam arti menolak penjajahan, berarti juga pencarian jati diri sejarah masa lampau negeri sendiri.

Para pemuda mendapati bahwa sejarah masa lampau kawasan ini juga menyajikan hal-hal lain di luar ideologi nasionalisme, seperti pluralitas budaya dan rasa toleransi yang tinggi antara berbagai budaya daerah. Pada waktu bersamaan, di negeri lain muncul juga orang-orang seperti Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru dan Sun Yat Sen.

Sejak semula lahir juga di kalangan gerakan-gerakan Islam, mereka yang tidak memperdulikan nasionalisme. Mereka hanya mengutamakan perhatian kepada masalah-masalah keislaman belaka. Mereka melihat kepada hal-hal yang penting menyangkut kehidupan kaum muslimin belaka. Cukup lama terjadi ‘pemisahan’ antara kedua pihak. Dan kedua-duanya mengambil sikap tidak memperdulikan keadaan satu sama lain. Pembelaan Bung Karno di muka Pengadilan Negeri Bandung di tahun 1931, berjudul “Indonesia menggugat” seperti hanya di baca kalangan nasionalis saja, dan tidak oleh kalangan Islam.

Dalam keadaan seperti itu, rakyat kehilangan contoh-contoh mereka yang memberikan apresiasi terhadap perjuangan yang dilakukan. Jadilah “perjuangan Islam” seolah-olah terpisah dari gerakan nasionalisme.

Hanya hubungan kekeluargaan antara H.O.S Tjokroaminoto dan KH. M. Hasjim As’yari dari Tebu Ireng, Jombang saja, yang membuat persamaan itu hampir terlihat. KH. M. Hasjim As’yari memang menyadari bahwa secara kultural, gerakan Islam dan nasionalis berbeda satu dari yang lain, tetapi dari sudut ideologi berupa kebutuhan akan kemerdekaan, kita adalah satu bangsa. Di saat-saat menentukan seperti itu, apa yang dipikirkannya itu lalu disebarkan kepada sanak keluarga terdekat, dan kemudian kepada organisasi yang dipimpinnya: NU.

Tentu saja hal ini tidak berlangsung secara mulus. Bagaimanapun juga, sikap seperti itu masih menjadi pandangan minoritas. Tampak nyata ketika pandangan integratif yang menyatukan agama dan cita-cita kemerdekaan itu dibawa ke dalam lingkungan NU. Namun, di kalangan generasi muda NU, pemikiran seperti itu sudah mulai dapat diterima dengan baik.

Dalam tahun-tahun menjelang Perang Dunia II KH. Mahfudz Sidiq umpamanya, mengemukakan prinsip perjuangan "khaira ummah” (umat yang baik), yang diambilkan dari ayat Al-Qur’an: “Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan antara sesama manusia, karena kalian memerintahkan yang baik dan menolak yang tidak baik (kuntum khaira ummah ukhrijat lin nās ta’mūrūna bil-ma`rūf wa tanhauna `anil-munkar). Pendapat ini dikemukakan, ketika ia dalam usia muda menjadi Ketua NU di tahun menjelang Perang Dunia II. Istilah itu ia gunakan untuk menunjukkan pentingnya memperkuat posisi ekonomi-finansial warga NU sendiri sebagai anggota gerakan Islam. Atau dapat dikatakan prinsip tersebut guna mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), yang akhir-akhir ini menjadi lebih penting lagi. Jelas dari gambaran itu, bahwa kalangan muda lebih memahami konteks kebangsaan. Cukup menarik bukan.

Sumber belum terlacak, Jakarta, 18 Maret 2007

http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,6-id,54394-lang,id-c,taushiyah-t,NU++Nasionalisme+dan+Politik-.phpx

Kamis, 11/09/2014 11:03

Mati Ketawa

Mati Ketawa

Ini guyonan Gus Dur sewaktu masih menjadi Presiden RI, saat berkunjung ke Kuba dan bertemu dengan Fidel Castro. Saat itu Fidel Castro mendatangi hotel tempat Gus Dur dan rombongannya menginap selama di Kuba. Dan mereka pun terlibat pembicaraan hangat, menjurus serius.

Agar pembicaraan tidak terlalu membosankan, Gus Dur pun mengeluarkan jurus andalannya, yaitu guyonan. Gus Dur bercerita pada pemimpin Kuba, Fidel Castro, bahwa ada 3 orang tahanan yang berada dalam satu sel. Para tahanan itu saling memberitahu bagaimana mereka bisa sampai ditahan di situ.

Tahanan pertama bercerita, "Saya dipenjara karena saya anti dengan Che Guevara." Seperti diketahui Che Guevara memimpin perjuangan  kaum sosialis di Kuba.

Tahanan kedua berkata geram, "Oh kalau saya dipenjara karena saya pengikut Che Guevara!" Lalu mereka berdua terlibat perang mulut. Tapi mendadak mereka teringat tahanan ketiga yang belum ditanya.

"Kalau kamu kenapa sampai dipenjara di sini?" tanya mereka berdua kepada tahanan ketiga. Lalu tahanan ketiga itu menjawab dengan berat hati, "Karena saya Che Guevara."

Fidel Castro pun tertawa tergelak-gelak  mendengar guyonan Gus Dur tersebut.

Merdeka.com

Lain Jaman, Lain Pendekatan

Lain Jaman, Lain Pendekatan

Oleh: Abdurrahman Wahid

Persoalan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih terus dibicarakan orang. Walaupun KH. M. Sahal Mahfudz telah berusaha sekuat-kuatnya menjelaskan, namun tidak berhasil menenangkan masyarakat, bahkan MUI-pun menjadi sasaran guyonan masyarakat banyak. Bahkan ada yang menyatakan, MUI adalah singkatan Majelis Uang Indonesia. Contoh plesetan yang tidak menggelikan ini, sebenamya menggambarkan perasaan masyarakat yang berang terhadap ‘kesalahan’ MUI. Bahkan sikap salah seorang ketuanya yaitu KH. Ma’ruf Amin yang menyatakan ia optimis Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan mendukung MUI dalam hubungan dengan melarang gerakan Ahmadiyah Indonesia, dirasakan sebagai sikap arogan dan tidak bertanggung jawab.

Bukan hanya penulis, yang melihat masalahnya dari sudut konstitusi, tapi orang-orang seperti Dr. Azyumardi Azra, Dr. Ahmad Syafi’i Ma’arif (yang disegani orang karena sikapnya yang hati-hati), dan Dr. M. Syafi’i Anwar, semuanya menolak fatwa MUI itu. Bahkan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang ada di lingkungan MUI dihadapkan kepada reaksi marah dari para anggota Muhammadiyah sendiri, termasuk ketuanya Din Syamsuddin. Bahkan seorang tokoh Muhammadiyah yang berpengaruh besar seperti Prof. M Dawam Rahardjo berpendapat, menuntut supaya MUI dibubarkan saja. Kira-kira menurut pendapat penulis, karena sikap MUI terhadap minoritas seperti GAI (Gerakan Ahmadiyah Indonesia). Tokoh-tokoh yang disebutkan di atas, memahami benar bahwa GAI dilindungi oleh konstitusi kita, betapapun kita berbeda pendirian dengan mereka.

Sedangkan argumentasi orang-orang yang tergabung dalam usaha pelarangan atau yang mendukung argumentasi untuk melarang GAI itu, adalah bahwa Saudi Arabia melarangnya. Namun dilupakan Saudi Arabia adalah sebuah negara Islam, sedangkan Republik Indonesia bukan. Kita adalah sebuah negara nasional yang berlandaskan Pancasila, karena itu dapat menerima perbedaan apapun dalam faham kenegaraan (kecuali komunisme dalam pandangan sejumlah orang). Jika kita larang GAI, karena berbeda dari pendapat doktriner sebagian besar kaum muslimin di negeri ini, konsekuensinya kita juga harus melarang pandangan-pandangan kaum Kristen dan Katholik, Buddha, Hindu dan lain-lain. Bukankah keyakinan mereka juga tidak sama dengan keyakinan keimanan mayoritas kaum muslimin?

Maka dapat dipahami ‘kemarahan’ orang terhadap fatwa MUI itu. Karena bukannya menolong pemerintah untuk mencarikan jawaban terhadap keadaan yang ‘mengharuskan’ pencarian solusi bagi krisis multidimensi yang sedang kita hadapi, atau setidak-tidaknya menahan diri dari setiap tindakan yang memperburuk hubungan antara kita, fatwa MUI itu justru membawa masalah baru dalam hubungan antara berbagai agama di negeri kita. Pandangan serba sempit yang dimiliki MUI itu akan merugikan seluruh komponen bangsa.

Kita harus saling mengingatkan, bahwa kita memiliki kewajiban agar apapun perbedaan pendirian kita, kita harus hidup bersama dalam satu ikatan. Bahwa perbedaan demi perbedaan yang ada, seharusnya mendorong munculnya sikap yang arif bijaksana, bukannya sikap yang membuat hubungan yang ada menjadi semakin buruk, seperti pendapat MUI yang menimbulkan reaksi yang begitu keras.

Memang pada akhir-akhir ini kita melihat bahwa di lingkungan gerakan-gerakan Islam mulai muncul ‘hal-hal tidak sedap’, seperti munculnya sikap lebih keras di kalangan kaum muslimin, untuk memunculkan ‘kelebihan’ ajaran-ajaran agama Islam di atas berbagai ajaran agama-agama lain. Sebenamya unutk memenuhi ‘kebutuhan’ akan hal itu, justru diperlukan kearifan untuk menahan diri di kalangan para pemimpin Islam sendiri.

‘Salah baca’ para pimpinan MUI justru berakibat pada reaksi berlebihan dari kaum muslimin sendiri. Kalau saja hal ini disadari oleh para pemimpin MUI, tidak akan terjadi apa yang kita saksikan minggu lalu itu, yaitu penyerangan sejumlah Masjid Ahmadiyah. Para pemimpin MUI justru melupakan sebuah kenyataan penting berupa rumusan ajaran Islam yang sebenamya, yaitu “Telah Ku-ciptakan kalian sebagai lelaki dan perempuan, dan Ku-jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa, untuk saling mengenal” (I nna khalaqnakum min dzakarin wa untsa wa ja’alnakum syu’uban wa qabaila li ta’arafu). Dan sikap dasar dari ketentuan Tuhan itu adalah “Dan berpeganglah kepada tali Allah secara keseluruhan, dan jangan terpecah-belah” (wa’tashimu bi habli Allah jami’an wa la tafarraqu).

Sikap dasar ini juga merupakan antisipasi terhadap kenyataan akan masa depan agama Islam dan kaum muslimin, seperti telah terbukti dewasa ini yaitu Islam merupakan agama besar, tanpa mengecilkan agama-agama lain. Inilah yang belum disadari oleh para pemimpin MUI maupun para pemimpin berhaluan keras yang ada di kalangan kaum muslimin sendiri pada saat ini. Sikap-sikap keras yang kita lihat masih ada di kalangan kaum muslimin mudah-mudahan akan hilang melalui pendidikan yang lebih baik dan komunikasi yang lebih intens.

Bisa kita gambarkan upaya para pemimpin muslim di masa lampau, seperti Sir Sayyed Ahmad Khan di India dan Mohammad Abduh di Mesir. Di masa lampau, mayoritas kaum muslimin pada waktu itu bersikap keras pada orang lain, karena memang kolonialisme masih merajalela. Karena itu sikap toleransi yang mereka perlihatkan dianggap sebagai tindakan ‘menyerahkan diri’ kepada agama lain. Tetapi pendidikan dan komunikasi yang berkembang antara kaum muslimin dan pihak-pihak lain, membuat kita menyadari bahwa memang diperlukan kearifan dan kebijaksanaan dalam hal ini.

Hanya saja di kalangan orang-orang yang berpengetahuan agama Islam tidak cukup mendalam, justru terjadi kecurigaan yang berlebih-lebihan terhadap orang lain, yang menonjolkan perbedaan-perbedaan yang ada, bukannya mencari titik temu antara Islam dengan agama-agama lain itu. Karena itulah, timbullah reaksi yang mengacu kepada penggunaan “bahasa kekerasan” dari Islam terhadap agama-agama lain. Inilah sisa-sisa warisan lama yang harus kita rubah melalui pendidikan dan komunikasi antar golongan. Ini berarti terhadap keadaan yang berubah, respon kita juga harus mengalami perubahan pula. Perubahan respon ini adalah kewajaran dalam perkembangan manusia, bukannya keadaan yang harus diteruskan dari generasi ke generasi. Tanpa memahami “keharusan sejarah” ini maka dapat berakibat fatal bagi diri kita sendiri, minimal bagi peranan kita dalam kehidupan bersama. Jawaban yang tepat hanya diperoleh mereka yang memahami keadaan secara tepat pula.

Apa yang dikemukakan di atas hanyalah sebagian saja dari begitu banyak hal-hal rumit yang dihadapi oleh kaum muslimin. Tetapi merespon dengan sikap keras merupakan sesuatu yang tampak dengan segera dalam pandangan bangsa ini. Mengapa? Karena kaum muslimin tidak hidup sendirian di sini, melainkan ditakdirkan oleh Allah untuk hidup bersama-sama dengan orang-orang beragama lain. Bahkan kaum muslimin sekarang ini harus hidup dengan mereka yang tidak ber-Tuhan, atau mereka yang memiliki kerangka etis yang lain, seperti kerangka dari ‘masa lampau’. Ini adalah bagian dari upaya melestarikan dan membuang yang senantiasa terdapat dalam proses sejarah umat manusia, bukan?

Sumber: Google